[PORTAL-ISLAM.ID] Kita harapkan tidak. Tetapi, perkara percaloan jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang dituduhkan kepada mantan ketua umum PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romi), pantas dijadikan sebagai “wake up call”. Wajar dijadikan peringatan. Jangan-jangan di kementerian-kementerian lain ada juga calo yang menguasai penempatan personel untuk posisi-posisi senior.
Kalau Romi dikatakan dapat melaksanakan itu, apa beratnya bagi orang-orang lain untuk berperan ibarat pak mantan ketum. Karena itu, kita sarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) semoga mengeluarkan perintah penyelidikan percaloan. Tidak tidak mungkin para politisi penting pendukung Pak Jokowi melaksanakan hal serupa di banyak sekali kementerian lain.
Tidak ada salahnya untuk dicek. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, berarti memang sudah sangat parah.
Kita semua maklum bahwa sumbangan politis dari parpol-parpol tidak akan pernah diberikan secara gratis. Selalu ada imbalan. Apalagi bagi parpol-parpol besar dan senior di perpolitikan negeri ini. Bahkan parpol-parpol pendatang gres pun pribadi “pandai” memanfaatkan posisi mereka.
Misalnya, ada parpol yang diduga berpengaruh meraup laba besar dari kebijakan impor yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Parpol itu memang baru, namun pemimpinnya sudah sangat kawakan. Lihai “mencari duit”. Dan juga cukup pandai dalam khazanah ilmu penjilatan. Sampai-sampai, konon, ada partai senior yang jengkel melihat pemain gres yang disebut-sebut dapat mengumpulkan duit dalam jumlah triliunan.
Si parpol senior itu jengkel bukan alasannya tidak oke dengan cara mencari duit model begitu. Mereka jengkel, kata banyak orang, alasannya si politisi kawakan ternyata ‘makan sendiri’. Tak mau bag-bagi.
Sebenarnya, parpol senior tsb pun sangat canggih juga mencari duit di atas kesulitan dan penderitaan rakyat. Anda masih ingat perkara dana BLBI, ‘kan? Tokoh penting sebuah parpol, saat ia menduduki jabatan sangat penting, menerbitkan arahan yang menjadikan sejumlah pengutang dana BLBI dinyatakan telah melunasi utang mereka.
Ternyata, ada penyalahgunaan arahan itu. Ada obligor badung yang tidak melunasi BLBI ibarat Sjamsul Nursalim. Pengusaha ini menyelewengkan dana BLBI lebih 4.5 triliun.
Ini salah satu referensi saja. Apakah tokoh penting sebuah parpol itu tidak mendapat apa-apa dari drama BLBI itu? Wallahu a’lam.
Selain itu, kita juga perlu menyimak liku-liku penempatan pejabat di lingkungan Kementerian BUMN. Kementerian ini “sangat basah”. Banyak direksi yang berada di bawahnya. Pantas sekali diduga adanya praktik-praktik KKN di sana.
Jadi, sekali lagi kita imbau semoga Pak Presiden Jokowi segera melaksanakan penyelidikan menyeluruh terhadap semua kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan begitu, kita dapat pribadi lihat seberapa luas epidemi jual-beli jabatan di badan pemerintahan.
Penulis: Asyari Usman Sumber https://www.portal-islam.id
