[PORTAL-ISLAM.ID] Acara silaturahmi nasional dan planning pinjaman gelar "Bapak Pembangunan Desa" kepada Presiden Joko Widodo menuai polemik.
Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatn Desa bersama bersama DPP Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPP Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia) dan Bakornas P3KD (Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa) bakal menggelar aktivitas skala besar yang mengundang seluruh kepala desa ke Jakarta final bulan nanti.
Dari salinan seruan yang diterima redaksi RMOL, Selasa (19/3), kepala desa seluruh Indonesia diminta hadir ke Jakarta pada 30 Maret 2019 untuk menghadiri aktivitas konsolidasi pembangunan desa dengan tema silaturahmi nasional pemerintahan desa se Indonesia.
"Kegiatan akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Kerja dan juga mengundang Gubernur dan Bupati Se Indonesia," begitu tulis panitia dalam seruan tersebut.
Acara sendiri rencananya akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pukul 09.00-17.00 WIB.
Menurut panitia, kegiatan tersebut telah melalui hasil konsultasi Asosiasi Pemerintahan Desa kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 dan Koordinasi dan Konsultasi Asosiasi Pemerintahan dan Aparatur Desa bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Menkopolhukam, Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beserta Pengurus Asosiasi Pemerintahan desa pada tanggal 8 Maret 2019.
"Kegiatan ini dimaksudkan menjadi ajang silaturahmi kepala desa dan perangkat desa sekaligus lembaga penilaian bersama pembangunan desa yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam 4 tahun berjalannya aktivitas pembangunan desa yang komprehensif sesuai Nawacita pemerintah," terang panitia.
Menurut inisiator aktivitas ini, salah satu pendorong dilakukannya aktivitas ini karena kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia sangat memahami betapa kemajuan dan kesejahteraan desa ketika ini sangat sanggup dirasakan, perhatian pemerintah sentra terhadap percepatan pembangunan Desa di seluruh Indonesia patut disyukuri.
"Kucuran dana besar diantaranya tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 68 triliun dan 2019 sebesar Rp 73 triliun sungguh menciptakan Desa bergeliat berlomba-lomba membangun dan menata desa secara serius biar warga dan masyarakat semakin sejahtera," klaim panitia.
Di final undangan, panita mensyaratkan biar kepada para peserta, khusunya kepala desa membayar biaya bantuan sebesar Rp 3.000.000 biar aktivitas sanggup berjalan dengan lancar.
"Biaya manajemen atau bantuan sebesar Rp 3.000.000 per peserta, sudah termasuk Akomodasi Hotel selama 3 hari 2 malam (kamar tidur Twin Share), Konsumsi, Coffe Break, Hotel & Tempat Acara PP," demikian suara seruan tersebut.
Undangan sendiri menggunakan kop surat Badan Koordinasi Nasional dan ditandatangani oleh Ketua Muhammad Asri Anas dan Sekretaris Sudarman.
Dikonfirmasi, Wargiyati dari Papdesi membenarkan tentang seruan tersebut. Namun, ia menjelaskan seruan tersebebut sifatnya tidak wajib dihadiri oleh kepala desa.
"Kita peserta, jikalau ikut boleh jikalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan," kata Wargiyati.
Saat ditanya tentang dana bantuan yang dipungut dalam aktivitas tersebut, Wargiyati menjelaskan bila dana tersebut diatur oleh penitia.
"Itu kan di panitia, bukan di kita, kita (Papdesi) hanya peserta. Ya mungkin itu untuk biaya penginapan, kan ada nginapnya itu," demikian Wargiyati. [RMOL]
Seluruh kepala Desa diwajibkan tiba pada tanggal 30 Maret di Gelora Bung Karno, untuk dipaksa memperlihatkan gelar bapak pembangunan Desa untuk Pak Jokowi. Setiap Kepala Desa ambil uang dana desa 3 jt rupiah. Acara sendiri ditanggung APBN via mendagri. Ck ck ck pic.twitter.com/h8cLCOvmvx— andi arief (@AndiArief__) 18 Maret 2019
