[PORTAL-ISLAM.ID] Tertangkapnya Romy seakan menjadi kunci pembuka kotak pandora kebobrokan birokrasi pemerintahan di republik ini.
Substansi pernyataan M. Yasin (mantan Irjen Kemenag) dan Mahfud MD di ILC tvOne tadi malam, mengkonfirmasikan betapa rendahnya kesadaran berhukum organ penyelenggara negara di negeri ini.
Kebijakan strategis yang mereka ambil tidak lagi bersendikan amanat UU melainkan hanya menurut bisikan nafsu serakah para pengambil kebijakan. Untuk memilih siapa yang layak dipercaya mengemban kiprah institusional tidk lagi mempertimbangkan integritas akhlak dan kapaaitas intelektual personal melainkan ditentukan seberapa besar nilai transaksional yang disanggupi.
Jika organ penyelenggara bidang keagamaan saja bermental korup dengan menghalalkan segala cara, apalagi institusi lain di luar itu? Benar-benar memalukan sekaligus memilukan.
Untuk mengatasi kebobrokan akhlak organ penyelenggara negara yang kronis dan sistemik menyerupai ini, maka menjadi kiprah utama dan tanggung jawab pimpinan tertinggi di negeri ini: Presiden RI.
Hal inilah yang selama ini diingatkan terus dan disadarkan dengan tak kenal lelah walau banjir bully oleh Fahri Hamzah.
Selengkapnya twit-twit Fahri Hamzah (20/3/2019):
Sahabat, dalam terori air mengalir dari sumbernya, maka bila sumber air bersih, lama-lama air dibawahnya akan mendapat anutan air yang bikin bersih. Akhirnya akan mampu membersihkan semuanya. Tapi, bila sumber air sudah kotor, maka seluruh-nya di bawah jadi kotor.
Sekarang, silahkan berimajinasi sendiri dengan pemberantasan korupsi dan birokrasi pemerintahan di negeri ini. Apakah sumber air bersih? Apakah kepemimpinan puncak bersih? Kenapa ada anutan kotor ke bawahnya? Hanya dua kemungkinan; sumber air kotor atau dibiarkan kotor.
Untuk mengetahui seorang pemimpin tertinggi tidak bersih, perlu waktu dan perlu penegakan hukum. Tapi cukup cepat kita mengetahui bahwa di sekitar pemimpin tertinggi ada permainan kotor yaitu dengan tertangkap adanya permainan kotor di sekitar pemimpin tertinggi.
Pemerintah boleh mengklaim diri eksklusif bersih, tapi tidak dapat lagi mengklaim bahwa di sekitarnya tidak ada pesta permainan kotor. Siapa yang bertanggungjawab? Pemimpin tertinggi harus bertanggungjawab lantaran ini soal waktu untuk menunjukan semua juga bab dari permainan.
Dari awal, rakyat berharap bahwa kepemimpinan ini akan dimulai dengan adanya pencucian sumber air. Ternyata tidak, yang terjadi ialah justru permainan mata dengan praktik-praktik bagi kekuasaan, konflik kepentingan, dagang sapi dan semua jenis kebijakan menentang #GoodGovernance.
Sekarang ini hasilnya, kita menyerupai tidak dapat lagi mengandalkan adanya sumber air yang higienis untuk membersihkan birokrasi kita, penegak aturan kita, perijinan kita, pelaksana dan pimpinan proyek kita, serta seluruh perangkat pemerintah hingga bawah. Kita semua frustrasi.
Pemerintahan gres harus dapat memperbaharui impian kita akan sebuah sumber air bersih. Harus tergambar bahwa semuanya akan dibersihkan. Pemerintah gres tidak saja harus higienis tapi nampak higienis dengan tidak membiarkan diri terlibat dalam perundingan jabatan semenjak awal.
Itulah impian rakyat dan #ArahBaru2019 yang harus ditegakkan. Jika tidak demikian, omong-kosong kita dapat selesaikan duduk kasus melainkan pemerintah akan menjadi bab dari duduk kasus menyerupai sekarang. Itulah bulat setan birokrasi. Mari kita ganti, masih ada waktu.
Pak @prabowo harus menawarkan waktu kepada rakyat berapa usang korupsi diselesaikan. Gak usah pakai standar saya. Saya janjikan 1 tahun kalau jadi presiden. Tapi pakai aja waktu yg lebih lama, aku siap bantu. Korupsi bukan nasib. Kita dapat selesaikan. Ini ilmiah saja.
Kesimpulannya gini:
Banci gak dapat disuruh memimpin pemberantasan korupsi...banci cuman dapat nari pakai kencrengan tutup botol....
Pemberantasan korupsi itu butuh nyali...butuh orang yang punya aksara dan gak dapat dikelilingi maling penjilat...
Itu kesimpulannya!
(dari twit @Fahrihamzah)
